Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Banten

Oleh: Heru Wahyudi 

Dosen tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pamulang 

Alumni Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2006)
Magister Administrasi Publik Universitas Islam Tangerang (2016)

Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel bukan sekadar jargon administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam membangun Provinsi Banten yang maju dan berintegritas. Untuk itu, penerapan prinsip good governance harus menjadi pondasi utama dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik.

Salah satu langkah strategis yang perlu terus diperkuat adalah peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Keberadaan APIP sebagai instrumen pengawasan internal sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi. Pemerintah Provinsi Banten seyogianya memberi ruang dan dukungan maksimal terhadap penguatan kelembagaan dan kapasitas APIP agar mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen dan berkelanjutan.

Inspirasi praktik good governance sesungguhnya telah hadir di Banten, salah satunya di Kabupaten Lebak. Di bawah kepemimpinan Bupati Iti Octavia Jayabaya, Lebak berhasil melakukan lompatan besar dari daerah tertinggal menjadi kawasan yang berprestasi. Inisiatif seperti Lebak Smart City membuktikan bahwa pemerintahan yang membuka ruang transparansi dan partisipasi publik bisa menjadi motor perubahan positif. Transformasi digital dan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan warga menjadi indikator bahwa prinsip governance yang baik bukan sekadar konsep, melainkan nyata dan bisa diwujudkan.

Namun demikian, tantangan masih hadir di berbagai sudut provinsi ini. Di Kabupaten Tangerang, misalnya, khususnya di Disdukcapil dan Kecamatan Sindangresmi, permasalahan klasik seperti terbatasnya SDM, fasilitas pelayanan yang belum memadai, dan pola birokrasi yang tidak efisien, terus menjadi penghambat pelayanan publik yang prima. Mirisnya, kesadaran sebagian masyarakat dan pegawai akan pentingnya pelayanan yang cepat, bersih, dan ramah pun masih rendah. Di era digital saat ini, kondisi semacam ini menjadi ironi yang menyedihkan.

Meski begitu, harapan tak sepenuhnya padam. Kota Tangerang telah menjadi contoh bagaimana inovasi mampu menjawab tantangan birokrasi. Melalui website Sobat Dukcapil, pemerintah kota memberikan solusi konkret dalam pengurusan dokumen kependudukan secara daring. Inovasi ini tak hanya mengurangi antrian fisik dan mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam sistem pemerintahan yang terbuka. Memang, tantangan literasi digital dan akses internet masih ada, tetapi langkah Kota Tangerang ini menunjukkan arah yang benar dalam pembangunan sistem pelayanan publik modern dan adaptif.

Ke depan, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Jika ingin memangkas rantai birokrasi yang lamban dan mempercepat pencapaian kesejahteraan, maka seluruh elemen pemerintahan di Banten harus bersinergi membangun ekosistem pemerintahan berbasis teknologi dan nilai integritas.

Meskipun jalan menuju good governance masih panjang dan penuh tantangan, beberapa pondasi sudah mulai dibangun. Kini saatnya menjaga konsistensi, memperkuat kolaborasi, dan membangun budaya pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Banten layak menjadi contoh provinsi yang berhasil menyeimbangkan modernisasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.