Banten Medsos – Pandeglang | Persoalan distribusi bantuan pertanian kembali mencuat di wilayah selatan Pandeglang. Sejumlah petani di Desa Padasuka, Kecamatan Cimanggu, mengeluhkan ketimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan benih dari pemerintah yang dinilai tidak merata. Situasi ini diduga berkaitan dengan pola relasi patron-klien yang masih kuat di tingkat desa.

Dedi Supriadi (45), seorang petani sekaligus pengurus Kelompok Tani “Tunas Mandiri” di Desa Padasuka, menyatakan bahwa akses terhadap program bantuan kerap tidak adil. Menurutnya, kelompok petani tertentu lebih diutamakan karena memiliki kedekatan dengan elite desa.

“Bantuan seperti pupuk subsidi dan benih sering kali datang tidak merata. Ada kelompok petani yang selalu dapat lebih dulu karena hubungan dekat dengan kepala desa atau tokoh masyarakat,” ungkap Dedi kepada Banten Medsos, Jumat (28/6).

Dedi menjelaskan, relasi patron-klien antara elite desa dan kelompok petani tertentu membuat pengelolaan program ekonomi tidak sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan petani secara umum. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan kesenjangan dalam hasil produksi pertanian.

Selain persoalan distribusi bantuan, Dedi juga menyoroti ketergantungan petani kecil terhadap tengkulak dalam menjual hasil panen mereka. Lemahnya posisi tawar petani, ditambah dengan tidak adanya akses langsung ke pasar yang lebih luas, membuat harga jual hasil pertanian tidak menguntungkan.

“Kami sering kali tidak punya pilihan selain menjual ke tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harapan. Petani tidak punya daya tawar karena tidak ada koperasi atau akses pasar langsung,” imbuhnya.

Kondisi ini menurutnya berkontribusi pada stagnasi ekonomi petani kecil yang sulit berkembang, meskipun mereka menjadi tulang punggung ketahanan pangan desa. Dedi berharap pemerintah daerah lebih hadir dan aktif mengawasi distribusi bantuan, serta membuka akses pasar yang adil bagi petani.

“Petani tidak butuh bantuan sesaat, kami butuh sistem yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sejumlah aktivis pertanian di wilayah Cimanggu menyatakan perlunya evaluasi dan transparansi dalam penyaluran program bantuan pertanian guna menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh petani. (Herli/Fariz)