Pembangunan MCK di Desa Sukasari Sarat Ketimpangan Akses, Warga Miskin Merasa Terpinggirkan

Serang, Banten Medsos – Pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal yang digagas di Desa Sukasari, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Meski bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan, pelaksanaannya dinilai belum berpihak pada semua lapisan masyarakat, terutama warga miskin.

MCK merupakan kebutuhan dasar masyarakat desa yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih dari sumur atau mata air lokal. Karena itu, program pembangunan MCK komunal selama ini menjadi salah satu prioritas pemerintah desa dan kerap didanai melalui Dana Desa, bantuan pemerintah pusat, maupun dukungan dari lembaga donor.

Namun, proses pembangunan dan pengelolaannya tak luput dari pengaruh relasi kuasa lokal. Dalam penelusuran Banten Medsos, penentuan lokasi MCK di Desa Sukasari lebih menguntungkan kalangan tertentu yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan desa.

“Saya harus jalan cukup jauh hanya untuk mandi atau mencuci. Letaknya dekat rumah Pak RT, sementara warga seperti saya yang di pinggiran desa malah harus menempuh jarak,” keluh Sari (45), seorang ibu rumah tangga yang tergolong keluarga kurang mampu dan penerima bantuan sosial, saat ditemui di rumahnya pada Rabu (22/5).

Sari menuturkan, semangat warga sempat membuncah saat mendengar kabar pembangunan MCK komunal. Namun, kenyataan di lapangan membuat banyak dari mereka kecewa. Tak hanya jauh dari jangkauan, fasilitas air bersih di MCK tersebut, menurutnya, hanya digunakan oleh segelintir orang.

“Awalnya kami senang, tapi ternyata air bersihnya hanya untuk kelompok tertentu. Bahkan kami diminta membayar iuran, tidak resmi pula. Kalau tidak bisa bayar, ya kembali lagi buang air di kebun atau sungai,” tambahnya.

Pengelolaan air dan pungutan iuran dilakukan oleh satu keluarga yang disebut-sebut dekat dengan perangkat desa. Sayangnya, tidak ada transparansi maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

“Musyawarah desa hanya formalitas. Kami hanya diajak kerja bakti bangun MCK, tapi setelahnya tidak ada lagi suara kami yang didengar,” ujar Sari.

Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola pembangunan berbasis komunitas. Ketika relasi kuasa lebih dominan dari semangat partisipatif, maka akses terhadap kebutuhan dasar seperti sanitasi pun menjadi timpang. (Rahmawati/Fad)