HMI Banten Raya Desak Pemprov Banten Prioritaskan Sekolah Aman Bencana

BANTEN MEDSOS — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Banten Raya mendesak Pemerintah Provinsi Banten menjadikan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebagai kebijakan prioritas dalam sektor pendidikan dan penanggulangan bencana.

Desakan tersebut disampaikan menyusul tingginya potensi bencana di wilayah Banten, mulai dari gempa bumi, tsunami, aktivitas Gunung Anak Krakatau, banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrem.

Ketua Umum HMI Komisariat Banten Raya, Aditya Muhammad Farhan Assidiq, menilai kesiapsiagaan bencana harus dibangun sejak lingkungan sekolah dan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi.

“Banten adalah daerah yang memiliki banyak potensi risiko bencana. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk melakukan penanganan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dari sekolah,” ujar Aditya.

Menurutnya, peserta didik perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan menghadapi kondisi darurat, termasuk memahami prosedur evakuasi saat gempa, tsunami, banjir maupun bencana lainnya.

HMI Banten Raya mendorong Pemprov Banten menetapkan standar minimum SPAB di seluruh satuan pendidikan, mulai dari jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur kedaruratan, kesiapan tenaga pendidik hingga perlindungan kelompok rentan.

Selain itu, pendidikan kebencanaan dinilai perlu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta diperkuat melalui simulasi evakuasi secara berkala.

HMI juga meminta Pemprov Banten melakukan pemetaan risiko setiap sekolah sesuai karakteristik wilayah. Sekolah di kawasan pesisir, misalnya, harus mendapatkan penguatan mitigasi gempa dan tsunami, sementara sekolah di wilayah rawan banjir dan longsor perlu memiliki prosedur kesiapsiagaan yang sesuai.

Tak hanya itu, audit keselamatan bangunan sekolah serta dukungan anggaran khusus juga dinilai penting untuk memastikan SPAB tidak berhenti sebagai program administratif.

Jangan Menunggu Korban

Aditya menegaskan pemerintah harus membangun kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

“Jangan sampai kita baru mengajarkan anak-anak bagaimana melakukan evakuasi setelah mereka mengalami bencana. Pemerintah harus hadir sebelum bencana terjadi. Sekolah harus menjadi tempat pertama di mana budaya keselamatan itu dibangun,” tegasnya.

HMI Banten Raya juga meminta keberhasilan SPAB tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang membentuk tim atau memasang papan jalur evakuasi. Menurutnya, indikator utama harus melihat kemampuan warga sekolah dalam menghadapi keadaan darurat.

“Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Mitigasi adalah investasi keselamatan. SPAB adalah titik temu keduanya,” kata Aditya.

HMI Komisariat Banten Raya berharap Pemprov Banten segera mengambil langkah konkret agar sekolah tidak hanya menjadi tempat mencetak generasi berprestasi, tetapi juga menjadi ruang yang mampu melindungi peserta didik ketika bencana terjadi.

“Keselamatan peserta didik bukan program tambahan, melainkan tanggung jawab negara,” pungkasnya.